M. Rizal Maslan - detikNews
Jakarta - Pemerintah tetap mengedepankan pendekatan persuasif kepada kelompok bersenjata yang menduduki Bandar Udara Perintis Kaisepo, Membramo, Papua, sejak hari Minggu (17/5/2009). Hingga kini, pemerintah mengaku belum tahu motif dan tuntutan kelompok tersebut.
"Menangani masalah Bandara Kaisepo, saya kira, intinya adalah persuasif, negosiasi, karena sampai sekarang kita juga tidak tahu motif dan tuntutannya apa. Itu yang dilakukan di lapangan," kata Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Polhukam) Widodo AS usai menggelar Rapat Koordinasi Polhukam di kantornya, Jl Medan Merdeka Barat, Jakarta, Jumat (22/5/2009) sore.
Dalam rapat itu turut hadir, Panglima TNI Jenderal Djoko Santoso, Kapolri Jenderal Pol Bambang Hendarso Danuri, Menhan Juwono Sudarsono. Dalam menangani kasus tersebut, menurut Widodo, pihaknya melihat sejauh mana pengaruh pada tatanan kehidupan masyarakat di sana, sehingga kalau memang diperlukan tindakan persuasif maka itu yang dilakukan.
Ditanya walau kelompok bersenjata yang diduga merupakan kelompok separatis, pemerintah tetap mengedepankan pendekatan HAM. "Oh iya lah, kita tidak mau ada langkah-langkah yang diartikan sebagai bentuk kekerasan dan pelanggaran dan sebagainya. Kita kan bisa komunikasi dan itu yang dilakukan temen-temen di lapangan," tegasnya.
"Negosiasinya seperti apa Pak?" tanya wartawan lagi. "Ya di lapangan dulu lah. Mencapai tempatnya saja susah," jawabnya singkat sambil memasuki mobil dinasnya meninggalkan kantornya.(zal/ndr)
"Menangani masalah Bandara Kaisepo, saya kira, intinya adalah persuasif, negosiasi, karena sampai sekarang kita juga tidak tahu motif dan tuntutannya apa. Itu yang dilakukan di lapangan," kata Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Polhukam) Widodo AS usai menggelar Rapat Koordinasi Polhukam di kantornya, Jl Medan Merdeka Barat, Jakarta, Jumat (22/5/2009) sore.
Dalam rapat itu turut hadir, Panglima TNI Jenderal Djoko Santoso, Kapolri Jenderal Pol Bambang Hendarso Danuri, Menhan Juwono Sudarsono. Dalam menangani kasus tersebut, menurut Widodo, pihaknya melihat sejauh mana pengaruh pada tatanan kehidupan masyarakat di sana, sehingga kalau memang diperlukan tindakan persuasif maka itu yang dilakukan.
Ditanya walau kelompok bersenjata yang diduga merupakan kelompok separatis, pemerintah tetap mengedepankan pendekatan HAM. "Oh iya lah, kita tidak mau ada langkah-langkah yang diartikan sebagai bentuk kekerasan dan pelanggaran dan sebagainya. Kita kan bisa komunikasi dan itu yang dilakukan temen-temen di lapangan," tegasnya.
"Negosiasinya seperti apa Pak?" tanya wartawan lagi. "Ya di lapangan dulu lah. Mencapai tempatnya saja susah," jawabnya singkat sambil memasuki mobil dinasnya meninggalkan kantornya.(zal/ndr)
No comments:
Post a Comment